Welcome to Maz adiee Blog .....semoga lancar
 
Download Post Artikel Terbaru Blog experience
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Written by Pde Admin Category: Latest
Published Date Hits: 10
Print

RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KABUPATEN ROKAN HULU SETIAP SATUAN KERJA SEBAGAI SUB DOMAIN

Dewasa ini pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang semakin luas. Sistem informasipun menjadi suatu kebutuhan untuk mempermudah dan mempercepat dalam menghasilkan informasi yang terbaru. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (informatioan and communication technology- ICT). Berbagai negara di belahan dunia berlomba mengimplementasikan e-Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan mesyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Di Indonesia, topik ini menjadi populer setelah dikaitkan dengan otonomi daerah.Berbagai e-Government yang telah ada di Indonesia belum semuanya dapat mengaplikasikan dalam membantu tugas-tugas pemerintahan daerah. Oleh karenanya tema ini saya angkat sehingga sekiranya dapat membantu untuk pemerintan daerah terutama Pemerintah Daerah Rokan Hulu.

Mencermati Pembangunan e-government di Pemda Rokan Hulu, terlihat belum dimanfaatkannya secara maksimal sumber daya yang ada, baik sumber daya infrastruktur teknologi komunikasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Website-website pemerintahan yang ada, sebagai tolok ukur yang paling sederhana dalam melihat implementasi e-government, isinya masih bersifat informasi yang sangat umum. Padahal dengan tingkat skill yang relatif sama dipadukan dengan strategi yang baik, dapat dibuat aplikasi pelayanan masyarakat yangf lebih dibutuhkan warga negara.

Strategi Untuk implementasi yang baik masih sangat diperlukan bagi Pemerintahan Daerah dalam membangun maupun mengembangkan e-government. Di sisi lain, perangkat lunak open source (open source Software) merupakan sumber daya yang sangat bagus dan menunggu untuk dieksplorasi dalam mendukung implementasi e-government.

Hambatan Dalam Mengimplementasikan E-Government

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Pemda Rokan Hulu diantaranya:

  • Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
  • Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
  • Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri, Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
  • Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
  • Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

DASAR HUKUM PENGEMBANGAN E-GOVENRMENT

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PubliK
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Inpres Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan strategi Nasional pengembangan e-government
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah

 

LINK TERKAIT

 

Kabag PDE Rokan Hulu

 

MUHARDHAN J S.STP

Kabag PDE Rokan Hulu